Dalam kebudayaan Bali, waktu tidak pernah hadir sebagai sekadar hitungan mekanis. Ia dipahami sebagai sesuatu yang memiliki watak, kualitas, dan pengaruh langsung terhadap laku hidup manusia. Hari tidak hanya datang dan berlalu, tetapi dinilai sebagai baik atau tidak baik, tepat atau perlu ditunda. Pengetahuan untuk membaca kualitas waktu inilah yang dikenal sebagai wariga, sebuah sistem pengetahuan tradisional yang selama berabad-abad hidup dalam lontar, ritual, dan otoritas para ahli.
Namun seperti banyak pengetahuan tradisional lain, wariga pernah berada dalam posisi yang rapuh. Ia hidup di ruang terbatas: griya, kalangan sulinggih (pendeta), dan komunitas adat tertentu. Transmisinya bergantung pada kesinambungan murid–guru, ingatan, dan stabilitas sosial yang tidak selalu terjamin. Di tengah perubahan sosial dan administrasi modern, muncul pertanyaan yang pelan namun mendasar: bagaimana pengetahuan tentang waktu ini bisa bertahan, tanpa kehilangan ruhnya?
Nama Ketut Bangbang Gde Rawi menempati posisi penting dalam menjawab pertanyaan tersebut.
Rawi lahir di Desa Celuk, Sukawati, pada 1910, dari keluarga pemangku. Sejak muda ia akrab dengan dunia ritual, adat, dan lontar. Jalur belajarnya tidak elitis. Setelah menamatkan sekolah Goebernemen Negeri pada 1929, ia mendalami wariga dengan cara yang khas: berkeliling griya (kediaman pendeta), mencari lontar, berdiskusi dengan para peranda, lalu mengendapkan pengetahuan itu melalui praktik sosial.
Di saat yang sama, ia menjalani kehidupan yang membumi. Pada dekade 1930-an, Rawi aktif dalam seni tari dan seni rupa, serta bekerja sebagai tukang jahit, pedagang kecil, hingga pengrajin. Pengalaman ini membentuk kepekaan penting: pengetahuan yang tidak menyentuh kehidupan sehari-hari akan kehilangan relevansinya.
Pada awal 1940-an, sebelum Indonesia merdeka, Rawi sempat menjadi perbekel di Desa Celuk. Dalam posisi ini, ia semakin sering dimintai bantuan untuk menentukan hari baik bagi upacara dan kegiatan adat. Kepercayaan masyarakat terhadapnya tidak lahir dari gelar atau klaim, melainkan dari ketepatan, kehati-hatian, dan konsistensi.
Momentum penting datang pada akhir 1940-an, ketika Bali memasuki fase penataan ulang pascakemerdekaan. Dalam rapat-rapat sulinggih Bali–Lombok tahun 1948–1949, muncul kebutuhan akan kalender Bali yang dapat digunakan bersama oleh masyarakat luas. Kebutuhan ini bukan semata administratif, tetapi sosial dan religius: masyarakat memerlukan rujukan waktu yang relatif seragam, tanpa mematikan kearifan lokal.
Dalam forum itulah Rawi diberi kepercayaan untuk menyusun kalender Bali. Mandat ini bersifat kolektif, bukan inisiatif personal. Bahkan dalam sejumlah catatan, tugas ini sempat terasa berat baginya. Namun atas dorongan Ida Pedanda Made Kemenuh, Ketua Paruman Pandita Bali–Lombok, Rawi mulai menyusun kalender yang kemudian dicetak oleh Pustaka Balimas.
Peristiwa ini menandai pergeseran besar dalam sejarah pengetahuan tradisional Bali. Wariga, yang selama ini hidup dalam lontar dan tafsir lisan, mulai hadir dalam medium cetak yang bisa digantung di dinding rumah, dibaca setiap hari, dan diakses lintas lapisan masyarakat.
Kekayaan Intelektual
Dari perspektif intelectual property (IP) alias kekayaan intelektual, inilah titik krusial. Kalender Bali karya Rawi bukan penciptaan pengetahuan baru. Wariga, Tika, pawukon, dan sasih adalah pengetahuan tradisional kolektif yang tidak memiliki pencipta individual. Namun proses penyusunan kalender adalah karya intelektual yang nyata: ada seleksi, strukturisasi, penerjemahan, dan keputusan editorial.
Rawi berhadapan dengan persoalan yang tidak sederhana. Ilmu wariga bersifat kompleks dan berlapis. Tidak semua detail lontar dapat atau perlu dimuat dalam kalender publik. Maka yang dilakukan adalah memilih esensi: sistem pawukon, sasih, saptawara, serta sinkronisasi dengan kalender Masehi yang sudah menjadi bagian dari kehidupan modern. Kehadiran sistem penanggalan lain, seperti Arab dan China, lebih merupakan respons sosial, bukan klaim epistemologis.
Keputusan-keputusan ini menunjukkan kecerdasan IP yang sering luput dibaca: kemampuan menyederhanakan tanpa merusak, dan membuka akses tanpa mengklaim kepemilikan.
Kalender Bali versi Rawi tidak diposisikan sebagai kebenaran tunggal. Ia tidak meniadakan peran pemangku, sulinggih, atau tafsir lokal. Sebaliknya, ia berfungsi sebagai rujukan bersama, sebuah infrastruktur budaya yang memungkinkan masyarakat bergerak dalam ritme yang relatif selaras, sambil tetap memberi ruang bagi perbedaan.
Pengakuan terhadap kapasitas intelektual Rawi datang kemudian. Ia mengajar mata kuliah wariga di Institut Hindu Dharma (kini UNHI) sejak 1972 dan terlibat sebagai anggota komisi penelitian Parisada Hindu Dharma Pusat. Ia juga menulis buku-buku penting seperti Kunci Wariga dan Prama Tatwa Suksma Agama Hindu Bali, yang memperluas jangkauan pengetahuan wariga melampaui kalender tahunan.
Kalender Bali sebagai IP Berlapis
Warisan intelektual Rawi tidak berhenti pada namanya. Kalender yang disusunnya diteruskan oleh putra-putranya. Di bawah potretnya tercantum keterangan yang konsisten: “Disusun oleh Ketut Bangbang Gde Rawi (alm) dan putra-putranya.” Dalam konteks IP, ini bukan sekadar pewarisan nama, melainkan pewarisan tanggung jawab metodologis dan etis.
Setelah Rawi wafat pada 1989, penyusunan kalender tersebut dilanjutkan oleh putranya, Made Bambang Suartha, lalu oleh cucunya, Jro Mangku Nyoman Bambang Gde Bayu. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam satu garis keluarga, kalender Bali telah menjadi hasil kerja lebih dari satu penyusun.
Di luar keluarga Rawi, muncul pula penyusun kalender Bali lain dari berbagai daerah. Nama-nama seperti I Gede Marayana dari Buleleng, serta I Wayan Gina (alm), Kebek Sukarsa, dan I Made Bija, dikenal publik sebagai ahli wariga yang menyusun kalender dengan pendekatan masing-masing. Struktur dasarnya relatif sama: pawukon, saptawara, sasih, dan ala ayuning dewasa. Namun terdapat variasi dalam tata letak, diagram, penekanan tafsir, dan keterangan tambahan.
Dari sudut pandang IP, fenomena ini justru menandai keberhasilan model yang dirintis Rawi. Kalender Bali tidak berkembang sebagai IP eksklusif, melainkan sebagai IP berlapis. Wariga dan sistem perhitungannya adalah pengetahuan tradisional kolektif yang tidak dapat dimonopoli. Yang menjadi IP adalah cara menyusun, menyajikan, dan menjembatani pengetahuan itu dengan kebutuhan zaman.
Karena itu, kemunculan banyak penyusun bukan pelanggaran, melainkan konsekuensi alamiah dari format yang terbuka. Tidak terjadi sengketa besar karena etika pengetahuan tradisional Bali memandang ilmu sebagai titipan, bukan aset privat. Kalender Bali berfungsi sebagai infrastruktur budaya, bukan produk gaya hidup yang mengejar eksklusivitas.
Dalam kondisi ini, kepercayaan publik menjadi mekanisme seleksi utama. Kalender yang dirasa tepat akan dipakai; yang kurang dipercaya akan ditinggalkan. Seleksi berlangsung secara sosial dan kultural, bukan melalui klaim legal semata.
Memasuki era digital, tantangan IP bergeser. Kalender Bali kini hadir dalam bentuk aplikasi dan layanan daring. Data wariga diolah algoritma, dan monetisasi menjadi mungkin. Pertanyaannya pun berubah: bukan lagi siapa pemilik kalender Bali, melainkan siapa yang bertanggung jawab secara etis atas penggunaannya.
Dalam konteks ini, warisan Ketut Bangbang Gde Rawi terasa semakin relevan. Ia tidak meninggalkan paten, lisensi, atau klaim eksklusif. Yang ia tinggalkan adalah cara berpikir: bahwa pengetahuan waktu yang begitu menentukan kehidupan masyarakat Bali, perlu dirawat, dibagikan, dan diterjemahkan dengan kehati-hatian.
Dalam rubrik IP Story, kisah ini menunjukkan bahwa kekayaan intelektual tidak selalu hadir sebagai inovasi spektakuler. Kadang ia hadir sebagai kerja sunyi, konsisten, dan bertanggung jawab. Sebuah kerja yang memungkinkan pengetahuan lama terus berfungsi, bukan sebagai nostalgia, melainkan sebagai praktik hidup yang relevan hingga hari ini.** [bekraf/agung bawantara]
