Menjelang Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 (2026), dinamika ogoh-ogoh di Bali menunjukkan wajah yang semakin kompleks. Tradisi yang dahulu identik dengan satu malam puncak pengerupukan kini berkembang menjadi rangkaian proses panjang yang melibatkan kebijakan pemerintah daerah, institusi pendidikan, desa adat, serta sekaa teruna-teruni (STT) sebagai pelaku utama. Menariknya, dukungan terhadap ogoh-ogoh 2026 tidak hadir dalam satu pola tunggal. Setiap daerah di Bali mengambil pendekatan berbeda—mulai dari subsidi penuh, bantuan terbatas, hingga kebijakan tanpa hibah sama sekali.
Di Denpasar, Pemerintah Kota Denpasar bersama Pasikian Yowana yang merupakan Forum Sekaa Teruna Teruni (Perkumpulan Pemuda) menetapkan Lomba Ogoh-Ogoh Kasanga Festival 2026 dengan tema “Jala Sidhi Shuvita – Memuliakan Air untuk Kesejahteraan.” Tema ini menempatkan ogoh-ogoh sebagai medium refleksi ekologis dan spiritual, sekaligus respons atas isu lingkungan yang kian menguat.
Dari sisi kebijakan anggaran, Denpasar memberikan dukungan yang relatif jelas dan terstruktur. Pada tahun anggaran 2026, setiap Sekaa Teruna Truni (STT) di Denpasar dialokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp20 juta. Bantuan ini dapat dicairkan melalui mekanisme pengajuan proposal dan dimaksudkan untuk membantu proses produksi ogoh-ogoh, sekaligus mendorong peningkatan kualitas karya tanpa membebani generasi muda secara berlebihan.
Selain jalur festival kota, Denpasar juga mencatat keterlibatan dunia akademik. Universitas Mahasaraswati Denpasar secara resmi menyelenggarakan Lomba Ogoh-Ogoh Se-Bali 2026, membuka ruang kompetisi lintas wilayah dan menempatkan ogoh-ogoh dalam konteks apresiasi seni, literasi budaya, dan dokumentasi akademik.
Dari Denpasar, arah kebijakan yang berbeda terlihat di Badung. Pemerintah Kabupaten Badung tidak hanya menyiapkan lomba, tetapi juga memperkuat pra-event edukatif melalui workshop pembuatan ogoh-ogoh yang melibatkan Sekaa Teruna dan Yowana se-Badung. Workshop ini menekankan ogoh-ogoh sebagai karya simbolik yang sarat nilai kosmologi dan etika.
Badung juga merencanakan kenaikan signifikan bantuan dana ogoh-ogoh pada 2026 hingga Rp40 juta per kelompok, sebagai bentuk dukungan konkret terhadap pelestarian seni dan budaya generasi muda. Di sisi lain, Badung menerapkan aturan ketat: ogoh-ogoh wajib melibatkan undagi atau kreator lokal asal Badung serta menggunakan bahan ramah lingkungan. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan transfer pengetahuan antargenerasi dan keberlanjutan ekosistem kreatif lokal.
Pendekatan berbeda justru diambil oleh Gianyar. Pemerintah Kabupaten Gianyar secara resmi tidak memberikan bantuan dana hibah untuk pembuatan ogoh-ogoh pada Nyepi 2026. Bupati Gianyar menegaskan tidak ada alokasi anggaran khusus untuk dana ogoh-ogoh tahun ini. Kebijakan ini diambil dengan tujuan mendorong kemandirian finansial generasi muda dan STT agar tidak bergantung pada bantuan pemerintah.
Meski tanpa hibah produksi, Gianyar tetap menyelenggarakan Wimbakara Ogoh-Ogoh dalam rangka Pekan Budaya Gianyar dengan tema “Bhuwana Purnaning Jiwa.” Pemerintah daerah menyediakan hadiah lomba dan dukungan transportasi bagi ogoh-ogoh juara, sementara biaya produksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta. Skema ini menempatkan ogoh-ogoh sebagai wujud komitmen berkarya, bukan sekadar proyek berbasis bantuan.
Di Klungkung, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan dana sebesar Rp5 juta untuk setiap STT yang membuat ogoh-ogoh dalam rangkaian Nyepi 2026. Bantuan ini dimaksudkan sebagai stimulus dasar agar tradisi tetap berjalan, khususnya di tingkat banjar dan desa adat.
Sementara itu, Jembrana menerapkan skema subsidi berlapis. Setiap STT yang memenuhi syarat mendapatkan subsidi Rp2,5 juta, sementara STT yang lolos mewakili kecamatan ke tingkat kabupaten memperoleh tambahan dana pementasan Rp10 juta. Dengan skema ini, Juara I lomba tingkat kabupaten dapat mengantongi total dana hingga Rp32,5 juta, termasuk dana pementasan. Namun, subsidi di Jembrana mensyaratkan kelengkapan administrasi berupa proposal, yang kerap menjadi tantangan bagi STT yang tidak aktif secara organisasi.
Di Tabanan, Pemerintah Kabupaten kembali menggelar Festival Ogoh-Ogoh Singasana 2026 dengan dukungan dana berbasis kompetisi. Hadiah utama Juara I mencapai Rp50 juta, disusul Juara II Rp40 juta dan Juara III Rp30 juta. Sepuluh ogoh-ogoh terbaik dari masing-masing kecamatan berhak melaju ke tingkat kabupaten dan mendapatkan dukungan dana. Puncak parade dijadwalkan berlangsung pada 15 Maret 2026.
Untuk Buleleng, Karangasem, dan Bangli, kebijakan bantuan dana ogoh-ogoh diumumkan lebih dekat dengan Pangrupukan melalui Dinas Kebudayaan masing-masing. Secara umum, pemerintah kabupaten di wilayah ini tetap berupaya memberikan stimulus, meski besaran dan mekanismenya bervariasi setiap tahun.
Di luar skema pemerintah daerah, desa adat juga memainkan peran penting. Desa Tegal Harum, Desa Adat Tambawu, hingga Desa Kesiman Kertalangu menyelenggarakan lomba dan parade ogoh-ogoh berbasis desa dengan pendekatan gotong royong. Sebagian desa menyediakan hadiah signifikan, sementara yang lain menekankan partisipasi kolektif dan proses kebudayaan sebagai tujuan utama.
Hingga kini, Pemerintah Provinsi Bali belum mengumumkan lomba ogoh-ogoh tingkat provinsi untuk 2026. Namun, keberagaman kebijakan di tingkat kota dan kabupaten justru memperlihatkan satu hal penting: ogoh-ogoh tidak lagi diperlakukan sebagai agenda seragam, melainkan sebagai tradisi hidup yang dapat dikelola dengan berbagai pendekatan—subsidi penuh, stimulus terbatas, hingga kemandirian total.
Dari Denpasar hingga pelosok desa adat, ogoh-ogoh 2026 bergerak sebagai ekosistem budaya yang mencerminkan pilihan kebijakan, nilai lokal, dan strategi regenerasi masing-masing daerah. Dalam keragaman itulah, tradisi ini terus menemukan bentuk zamannya—tetap berakar pada adat, namun terbuka terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan kesadaran generasi baru.** [bekraf/agung bawantara]