Catatan Agung Bawantara
Sering kali kita mendengar kalimat yang terasa cemas: ekonomi kreatif hanya akan menggerus budaya. Tradisi dianggap sekadar bahan baku yang dipoles lalu dijual. Kekhawatiran itu wajar, apalagi di Bali kita melihat begitu banyak simbol sakral berubah menjadi suvenir murah. Namun di belahan dunia lain, ada kisah yang berbeda. Jepang dan Korea menunjukkan bahwa ekonomi kreatif justru bisa menjadi mesin kebangkitan budaya—bukan alat penghisapan.
Di Jepang, anime dan manga tidak lahir dari ruang kosong. Gambar-gambar bergerak yang kini mendunia itu berakar pada tradisi ukiyo-e, teater kabuki, dan cerita rakyat yang berusia ratusan tahun. Negara tidak membiarkan industri ini berjalan liar. Hak cipta dijaga ketat, sekolah animator didukung, festival dibangun, bahkan kota-kota kecil dihubungkan dengan dunia fiksi yang lahir dari studio kreatif. Oarai dan Kumamoto, misalnya, berubah menjadi tujuan ziarah penggemar anime. Orang datang, menginap, makan, dan berinteraksi dengan warga lokal. Budaya setempat tidak menghilang; ia justru menemukan konteks baru.
Hal serupa terjadi pada washoku, tradisi kuliner Jepang yang diakui UNESCO. Di balik semangkuk ramen atau sepiring kaiseki ada petani, nelayan, dan juru masak yang ditempatkan sebagai bagian penting rantai nilai. Negara mendanai sekolah chef tradisional, menstandarkan bahan lokal, dan memastikan bahwa identitas rasa tidak tenggelam oleh selera pasar global. Makanan tidak sekadar komoditas restoran, melainkan bahasa kebudayaan yang hidup.
Kimono dan kerajinan juga berjalan di jalur yang sama. Desainer muda boleh bereksperimen, tetapi pola tradisional tetap dilindungi. Perajin menjadi pemegang otoritas, dan setiap produk membawa narasi asal-usul. Modernitas tidak menghapus jejak, melainkan menambahkan lapisan cerita.
Korea menempuh jalan yang tak kalah menarik. Hallyu—gelombang budaya Korea—sering dilihat hanya sebagai K-Pop dan drama televisi. Padahal di balik panggung gemerlap itu ada upaya sadar merawat akar. Hanbok, alat musik gayageum, dan motif istana Joseon menyelinap ke video musik dan pertunjukan modern. Negara menyiapkan dana pelatihan, melindungi kreator lokal, dan membuka pintu ekspor konten. Budaya tradisional tidak dipajang sebagai fosil, melainkan dinarasikan ulang agar akrab dengan generasi baru.
Serial drama membuat jutaan orang ingin belajar bahasa Korea, datang ke pasar tradisional, mengenakan hanbok, bahkan memahami etika Konfusianisme yang halus. Di sektor K-Beauty, resep herbal lama diteliti ulang, dipatenkan, lalu menjelma industri global bernilai miliaran dolar. Petani ginseng dan tanaman obat ikut menikmati rantai nilainya. Tradisi bertemu sains tanpa kehilangan martabat.
Dari dua negeri itu tampak pola yang sederhana namun kuat. Pertama, budaya diperlakukan sebagai subjek. Komunitas tradisi menjadi pemilik narasi, bukan sekadar pemasok ornamen. Kedua, negara hadir sebagai pelindung melalui kebijakan HKI, standar kualitas, sekolah seni, dan dana riset. Ketiga, inovasi berjalan tanpa memutus akar; selalu ada jejak tempat, cerita, dan komunitas. Keempat, keuntungan mengalir ke rantai nilai lokal—petani, perajin, seniman, hingga kota kecil.
Membaca kisah itu, pikiran saya kembali pada Ogoh-ogoh. Setiap menjelang Nyepi, ribuan pemuda di banjar menghabiskan malam memahat, mengecat, dan merangkai imajinasi tentang bhuta kala. Di sana ada filsafat penyucian, ada keberanian kreatif, ada kerja gotong royong. Tetapi setelah pawai usai, sebagian karya menghilang begitu saja, hanya menyisakan foto di ponsel. Nilai ekonominya sering berhenti di hari H, sementara narasinya tercecer.
Bayangkan jika Ogoh-ogoh diperlakukan seperti anime di Jepang atau drama di Korea. Dokumentasi yang rapi, hak moral kreator dihormati, komunitas menjadi pemilik IP, dan karya turunan lahir dalam bentuk film pendek, komik, game, atau merchandise berlisensi. Wisatawan datang bukan sekadar memotret, melainkan memahami cerita di balik setiap figur. Dana yang berputar kembali ke banjar untuk membeli gamelan, membiayai latihan tari, atau mendidik perajin muda.
Yang terjadi hari ini sering sebaliknya. Simbol budaya diambil brand luar tanpa izin, seniman tidak mendapat royalti, pariwisata memotret ritual tanpa manfaat balik. Di titik itulah ekonomi kreatif terasa eksploitatif. Bukan karena idenya keliru, melainkan karena relasinya timpang.
Ogoh-ogoh sesungguhnya memiliki semua syarat untuk tumbuh seperti Hallyu versi Bali: narasi kuat, komunitas hidup, momentum tahunan, dan daya visual yang memikat dunia. Yang dibutuhkan adalah jembatan—kebijakan yang melindungi, platform yang adil, dan kesadaran bahwa budaya bukan bahan mentah melainkan rumah bersama.
Mungkin kita tidak perlu meniru Jepang atau Korea mentah-mentah. Cukup mengambil semangatnya: menghormati akar sambil membuka pintu masa depan. Jika itu terjadi, Ogoh-ogoh bukan hanya penanda malam pengerupukan, tetapi juga jalan panjang agar kebudayaan Bali tetap bernapas di tengah zaman yang terus berlari.[]
