Di tengah percepatan transformasi digital nasional, hubungan antara riset dan kebijakan publik kembali disorot sebagai elemen vital dalam mewujudkan pemerintahan berbasis data dan bukti ilmiah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga riset dan pembuat kebijakan agar keputusan yang diambil pemerintah tidak hanya reaktif, tetapi berbasis bukti (evidence-based policy) dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Yang paling kita hindari adalah ketika riset berhenti di laporan, sementara kebijakan berjalan tanpa dasar bukti yang kuat,” ujar Menteri Rini dalam acara Diseminasi Riset Kebijakan BRIN bertema “Arah Baru Digitalisasi Sektor Publik: Data, Etika, dan Kepercayaan” di Gedung Widya Graha, BRIN, Jakarta (22/10/2025).
Ia menambahkan bahwa BRIN harus memainkan peran sentral dalam mengorkestrasi hasil riset agar sejalan dengan kebutuhan kebijakan nasional. Riset yang akurat dan terukur diharapkan dapat memperkuat program prioritas Presiden, mulai dari ketahanan energi dan pangan hingga akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Blockchain dan Keamanan Data Jadi Fokus Bahasan
Acara yang dihadiri para peneliti, pembuat kebijakan, akademisi, dan pelaku industri tersebut menghadirkan berbagai narasumber lintas sektor, termasuk IGP Rahman Desyanta, Fransiskus Paranso, dan Muhammad Shiddiq Purnama, yang memaparkan peran blockchain dan identitas digital dalam membangun masyarakat digital yang inklusif dan aman.
Dalam makalahnya berjudul “Mandala Blockchain Academy untuk Akselerasi Pengembangan Talenta Blockchain dalam Mendukung Transformasi Digital Indonesia”, Founder Mandala Chain dan CEO Baliola, IGP Rahman Desyanta, menekankan pentingnya penguasaan sumber daya manusia di bidang blockchain sebagai fondasi utama transformasi digital nasional.
“Kita tidak bisa bicara kedaulatan data tanpa membangun kedaulatan talenta. Blockchain bukan sekadar soal kripto, melainkan arsitektur kepercayaan baru yang menjadi fondasi masyarakat digital,” ujar Gede Anta.
Ia menegaskan, melalui Mandala Blockchain Academy, ekosistem talenta lokal tengah dibangun untuk menjembatani kesenjangan antara inovasi teknologi dan kebutuhan nyata pemerintahan digital. Inisiatif ini juga diarahkan untuk memperkuat literasi publik terhadap keamanan data pribadi, sekaligus mendorong penggunaan teknologi blockchain dalam sistem identitas digital nasional seperti E.ID.
Sinergi Multi Pihak
Dalam forum yang diselenggarakan oleh Pusat Riset Kebijakan Publik (PRKP) BRIN bekerja sama dengan Indonesia Blockchain Society (IBS), PT Baliola Adi Maha Duta, Polkadot, Mandala Chain Foundation, dan E.ID, para narasumber membahas urgensi perlindungan data pribadi di era digital yang semakin kompleks.
Fransiskus Paranso, Chief Product Officer Baliola, memaparkan hasil studi di Jawa Barat, Sumedang, dan Denpasar mengenai penerapan blockchain di sektor publik sebagai instrumen membangun masyarakat digital berbasis kepercayaan (trust-based society). Sementara itu, Muhammad Shiddiq Purnama, Direktur PT E.ID, memperkenalkan konsep identitas digital nasional yang aman dan terdesentralisasi sebagai solusi masa depan pengelolaan data kependudukan.
Diskusi interaktif yang berlangsung dalam dua sesi tersebut menegaskan bahwa blockchain memiliki potensi besar di luar konteks mata uang kripto, terutama dalam menjamin privasi dan integritas data publik. Para peserta menyoroti bahwa sistem berbasis blockchain dapat mencegah penyalahgunaan data pribadi seperti NIK dan KTP yang kerap bocor di ruang digital.
BRIN Sebagai Garda Depan
Menteri PANRB dalam penutupannya kembali menekankan bahwa di tengah disrupsi teknologi, pemerintah harus menjadi navigator dan strategic leader dalam ekosistem digital, bukan sekadar pengikut arus inovasi global. Ia berharap BRIN terus memperkuat kolaborasi lintas sektor agar hasil riset benar-benar terintegrasi dalam kebijakan dan praktik pemerintahan.
“Saya percaya, dengan sinergi yang kuat antara riset dan kebijakan, kita bisa membangun pemerintahan digital yang efisien, berkeadilan, beretika, dan berlandaskan kepercayaan publik,” tegas Menteri Rini.[]