PEMANFAATAN Artificial Intelligence (AI) di sektor pendidikan harus disertai tata kelola etis yang kuat agar tidak menimbulkan risiko baru bagi peserta didik dan institusi pendidikan. Tanpa mekanisme transparansi, perlindungan data, dan akuntabilitas, AI berpotensi merusak kepercayaan publik.
Hal tersebut disampaikan I Gede Putu Rahman Desyanta, yang akrab disapa Gede Anta, dalam Asia Pacific Sustainability Conference yang digelar di Kuala Lumpur, Kamis (8/1/2026).
Menurut Gede Anta, pendidikan merupakan sektor paling sensitif dalam penerapan AI karena berkaitan langsung dengan pembentukan pengetahuan, nilai, dan masa depan generasi muda.
“Teknologi akan terus berkembang, tetapi nilai kemanusiaan harus tetap menjadi fondasinya. Pendidikan masa depan harus cerdas, adil, dan berkelanjutan,” kata Gede Anta.
Gede Anta menyoroti kecenderungan penggunaan AI sebagai black box, yakni sistem yang menghasilkan keputusan tanpa proses yang dapat dipahami atau diverifikasi secara publik. Dalam konteks pendidikan, kondisi ini berisiko memunculkan bias algoritmik, penyebaran informasi keliru, serta potensi kebocoran data pribadi siswa.
Ia menilai bahwa pendekatan berbasis kebijakan semata tidak lagi memadai. Diperlukan mekanisme teknis yang memastikan AI tidak dapat beroperasi di luar batas etika yang telah ditetapkan.
“Kepercayaan tidak bisa dibangun hanya dengan pernyataan atau pedoman. Ia harus bisa dibuktikan secara sistemik,” ujarnya.
Dalam sesi bertajuk Ethics & Governance: Establishing Responsible AI Frameworks for Education, Gede Anta memaparkan pendekatan tata kelola AI yang menekankan transparansi dan keterlacakan. Pendekatan ini bertujuan mengubah AI dari sistem tertutup menjadi sistem yang dapat diaudit, tanpa mengorbankan privasi pengguna.
Ia menjelaskan bahwa teknologi blockchain dapat dimanfaatkan sebagai lapisan tata kelola untuk memastikan apakah identitas sistem AI dapat diverifikasi, akses data dibatasi secara kontekstual, dan setiap interaksi penting tercatat secara aman.
Dengan pendekatan tersebut, AI tetap dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, namun tidak beroperasi di luar kendali manusia.
Isu Regional dan Global
Diskusi mengenai etika AI menjadi semakin relevan di kawasan Asia Pasifik, seiring meningkatnya adopsi teknologi digital di sektor pendidikan dan perbedaan regulasi perlindungan data antarnegara. Konferensi ini menghadirkan pemimpin bisnis, pembuat kebijakan, dan pakar teknologi untuk membahas tantangan tersebut dari perspektif kebijakan, praktik, dan keberlanjutan.
Gede Anta menilai kawasan Asia Pasifik memiliki peluang untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga berperan dalam membentuk standar tata kelola AI yang bertanggung jawab.
“Inovasi tanpa integritas akan menimbulkan masalah baru. Tantangan kita hari ini adalah memastikan AI berkembang sebagai alat pemberdayaan, bukan sumber ketimpangan,” katanya.
Asia Pacific Sustainability Conference 2026 mengangkat tema AI in Education for People and Planet, dengan fokus pada pemanfaatan AI yang mendukung keberlanjutan sosial dan lingkungan.
Selain Gede Anta, konferensi ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai negara dan latar belakang. Keynote speaker antara lain Dr. Noorhana Yahya, yang membahas pemanfaatan AI dan data untuk transformasi pengukuran keberlanjutan global, serta Puan Hajjah Mahuran Saro Sariki, yang mengulas peran pemerintah, isu diversity, equity and inclusion (DEI), dan praktik kerja berkelanjutan.
Diskusi panel dimoderatori oleh Ts. Dr. Norsaidatul Akmar Mazelan, sementara pembicara lainnya termasuk Mohamad Faizal Shebli, yang memaparkan peran AI dalam literasi iklim, kebijakan lingkungan, dan perubahan perilaku berkelanjutan.
Asia Pacific Sustainability Conference 2026 mengangkat tema AI in Education for People and Planet, dengan fokus pada pemanfaatan AI yang mendukung keberlanjutan sosial dan lingkungan di kawasan Asia Pasifik.[]