Oleh: Ari SW – Arsitek, Ketua Harian BKraf Denpasar, Ketua DPW Gekrafs Bali
Menyebut “Sumatera” seolah-olah ia satu lanskap yang seragam adalah penyederhanaan yang terlalu jauh. Pulau ini memang terhubung dalam satu bentang geografis besar, tetapi di dalamnya hidup berbagai kondisi ekologis, budaya, dan tantangan pembangunan yang sangat berbeda. Karena itu, pendekatan green building di Sumatera tidak mungkin disusun dalam satu model yang berlaku untuk semua wilayah. Yang cocok untuk satu daerah, belum tentu relevan untuk daerah lain. Dan justru di situlah pentingnya membaca keberlanjutan secara lokal.
Di Aceh, arsitektur tidak bisa dilepaskan dari memori tentang bencana. Gempa bumi dan tsunami tahun 2004 meninggalkan pelajaran besar tentang hubungan manusia dengan lanskap pesisir. Karena itu, pembangunan di Aceh tidak cukup hanya berbicara tentang efisiensi energi atau pengurangan emisi. Ia juga harus berbicara tentang ketahanan.
Bangunan perlu mempertimbangkan mitigasi bencana, pola evakuasi, hubungan dengan garis pantai, hingga penggunaan struktur yang lebih adaptif terhadap kondisi alam yang ekstrem. Dalam konteks seperti ini, green building menjadi bagian dari konsep resiliensi, bukan sekadar teknologi lingkungan.
Beda lagi di Sumatera Barat. Di situ lanskap pegunungan dan curah hujan tinggi membentuk tradisi arsitektur yang berbeda. Rumah Gadang bukan hanya simbol budaya Minangkabau. Ia juga merupakan bentuk adaptasi terhadap iklim tropis basah dan wilayah rawan gempa. Atap tinggi, ventilasi terbuka, struktur panggung, dan sistem ruang komunal menunjukkan bahwa banyak prinsip keberlanjutan sebenarnya telah lama hadir dalam praktik lokal.
Karena itu, pendekatan green building di wilayah ini tidak harus dimulai dari nol. Tantangannya justru bagaimana menerjemahkan kecerdasan tradisional tersebut ke dalam kebutuhan arsitektur modern tanpa kehilangan logika ekologisnya.
Kondisi di Sumatera Utara jauh lebih kompleks. Di satu sisi ada kota besar seperti Medan dengan tekanan urbanisasi, panas kota, dan kebutuhan energi yang terus meningkat. Di sisi lain terdapat kawasan Danau Toba dan bentang vulkanik yang memiliki sensitivitas ekologis tersendiri. Artinya, pendekatan keberlanjutan di wilayah ini tidak bisa tunggal.
Kawasan urban membutuhkan efisiensi energi, sistem transportasi yang lebih baik, dan pengelolaan air perkotaan. Sementara kawasan wisata dan pegunungan membutuhkan perlindungan lanskap, pengendalian pembangunan, dan pendekatan arsitektur yang lebih menyatu dengan lingkungan.
Sedangkan di Jambi dan Riau, persoalannya bahkan lebih mendasar. Wilayah ini menghadapi tekanan besar akibat ekspansi perkebunan dan kerusakan lahan gambut. Kebakaran hutan, penurunan tanah, dan terganggunya sistem hidrologi menjadi persoalan ekologis yang terus berulang.
Dalam konteks seperti ini, green building tidak cukup dibaca pada level bangunan individual. Ia harus terkait dengan pemulihan lanskap. Pendekatan konstruksi ringan, minim intervensi tanah, penggunaan material lokal, hingga perlindungan kawasan resapan menjadi jauh lebih penting dibanding sekadar tampilan bangunan yang modern atau “ramah lingkungan” secara visual.
Berbeda lagi dengan Sumatera Selatan. Wilayah ini memiliki hubungan historis yang sangat kuat dengan sungai dan rawa. Kota seperti Palembang tumbuh dari budaya air, bukan budaya daratan seperti banyak kota modern hari ini. Karena itu, arsitektur di Sumsel seharusnya tidak melawan air. Ia harus hidup bersamanya. Rumah panggung, sistem drainase alami, ruang terbuka yang adaptif terhadap genangan, hingga pola permukiman berbasis sungai sebenarnya merupakan bagian penting dari logika ekologis wilayah ini.
Jika pendekatan modern menghapus seluruh hubungan tersebut, maka yang hilang bukan hanya identitas budaya, tetapi juga kemampuan lingkungan untuk bekerja secara alami.
Lampung memiliki karakter yang berbeda lagi. Sebagai gerbang Sumatera, Lampung berada dalam tekanan urbanisasi dan pembangunan infrastruktur yang tinggi. Ia menjadi titik pertemuan antara pola pembangunan Jawa dan lanskap Sumatera.
Karena itu, tantangan utamanya berkaitan dengan pertumbuhan kawasan suburban, tekanan terhadap pesisir, dan kebutuhan energi yang terus meningkat. Pendekatan green building di sini mungkin lebih dekat dengan isu: efisiensi ruang, transportasi, pengelolaan kawasan urban, dan integrasi antara pembangunan dengan lanskap pertanian maupun pesisir.
Kini mari menengok Kepulauan Riau. Kepulauan Riau bahkan hampir tidak bisa dibaca dengan logika “daratan Sumatera”. Wilayah kepulauan memiliki tantangan yang sangat berbeda: keterbatasan air tawar, logistik material, biaya energi, serta tekanan industri dan pariwisata.
Karena itu, pendekatan keberlanjutannya lebih dekat pada: sistem air hujan, energi mandiri, bangunan modular, dan material yang tahan terhadap udara laut. Di wilayah seperti ini, keberlanjutan sangat berkaitan dengan kemampuan untuk hidup secara efisien di ruang yang terbatas.
Tidak Ada Satu Sumatera
Semua ini menunjukkan satu hal penting: bahkan di dalam Sumatera sendiri, tidak ada satu pendekatan keberlanjutan yang bisa diterapkan secara mutlak. Yang ada adalah berbagai respons terhadap kondisi yang berbeda. Karena itu, standar green building di Nusantara seharusnya tidak diarahkan menuju keseragaman bentuk, melainkan kesamaan prinsip yang diterjemahkan secara lokal.
Prinsipnya mungkin sama: mengurangi dampak ekologis, mengelola energi dengan bijak, menjaga air, dan menciptakan kenyamanan. Tetapi cara mencapainya bisa sangat berbeda. Dan justru di situlah kekayaan pendekatan arsitektur Nusantara berada. Bahwa keberlanjutan tidak lahir dari penyeragaman. Melainkan dari kemampuan memahami tempat secara lebih dalam.[]
