Oleh: Agung Bagus Mantra, CEO Pragina Showbiz Bali
Ada satu lapis baru dalam polemik ini yang menarik untuk dibaca lebih dalam. Setelah pernyataan Said Didu yang menyebut Event Organizer (EO) sebagai “ladang korupsi paling nyaman”, muncul pandangan yang mengamini dari Fuad Bawazier—bahwa pada masanya dulu, negara bisa berjalan tanpa EO.
Sekilas, ini terdengar seperti argumen yang kuat. Tetapi justru di situlah letak persoalannya: kita sedang membandingkan dua zaman yang berbeda dengan logika yang sama.
Pada era Orde Baru, negara bekerja dalam sistem yang sentralistik. Kegiatan publik bersifat seremonial, sederhana, dan tidak dibebani tuntutan pengalaman, distribusi konten, atau dampak ekonomi seperti hari ini. Tidak adanya EO pada masa itu bukanlah keunggulan, melainkan konsekuensi dari konteks yang berbeda.
Hari ini, event telah berubah menjadi medium. Ia menghubungkan ide dengan publik, budaya dengan pengalaman, dan kreativitas dengan ekonomi. Dalam logika ekonomi kreatif, event bukan sekadar pengeluaran, tetapi instrumen produksi nilai. Namun, di tengah perubahan ini, ada kenyataan yang juga perlu diakui—dan di sinilah otokritik menjadi penting.
Di berbagai daerah, termasuk Bali, kita sering melihat pola yang berulang setiap akhir tahun: sejumlah lembaga negara menyelenggarakan kegiatan dalam waktu yang berdekatan, bahkan saling tumpang tindih. Dalam rentang satu hingga dua bulan, bisa muncul beberapa pelatihan dengan tema yang serupa—misalnya pelatihan film—yang digelar berturut-turut tanpa koordinasi yang memadai.
Kegiatan-kegiatan ini kerap diselenggarakan di hotel-hotel mewah, jauh dari denyut nadi komunitas yang seharusnya menjadi sasaran utama. EO yang dibawa dari Jakarta sering kali tidak memiliki pemahaman kontekstual terhadap ekosistem lokal. Akibatnya, mereka mengandalkan jaringan seadanya—menghubungi kenalan, atau figur yang mereka temukan di media sosial—untuk mengisi peserta.
Di titik ini, yang terjadi bukan lagi orkestrasi ekosistem, melainkan sekadar pemenuhan kegiatan. Peserta tetap datang. Bahkan tidak sedikit yang menikmati fasilitas yang disediakan—akomodasi yang nyaman, konsumsi yang baik, hingga uang saku. Tidak ada keluhan yang berarti. Tetapi justru di situlah masalahnya: kegiatan berjalan, anggaran terserap, tetapi dampaknya tidak tepat sasaran.
Ini adalah problem nyata. Namun, problem ini bukan bukti bahwa EO adalah “sarang korupsi”. Ini adalah gejala dari desain sistem yang tidak sinkron: perencanaan yang tidak berbasis kebutuhan, koordinasi antar lembaga yang lemah, serta kecenderungan untuk menghabiskan anggaran di akhir tahun tanpa mempertimbangkan efektivitas.
EO dalam konteks ini hanyalah pelaksana dalam sistem tersebut. Ia bisa saja tidak sensitif terhadap konteks lokal, tetapi ia juga bekerja dalam kerangka yang sudah ditentukan dari awal. Menyalahkan EO sepenuhnya dalam situasi seperti ini sama saja dengan menyederhanakan persoalan yang kompleks.
Yang lebih tepat adalah mengakui bahwa ada kesalahan desain: bahwa event sering diperlakukan sebagai kegiatan administratif, bukan sebagai bagian dari strategi ekosistem. Bahwa keterlibatan komunitas lokal tidak dibangun sejak awal. Bahwa indikator keberhasilan masih berhenti pada “terselenggaranya acara”, bukan pada dampaknya.
Di sinilah kritik seharusnya diarahkan. Karena jika tidak, kita akan terus mengulang siklus yang sama: acara dibuat, anggaran terserap, dokumentasi dihasilkan—lalu semua itu berhenti di situ. Tidak menjadi pengetahuan, tidak menjadi jaringan, tidak menjadi ekonomi.
Pernyataan yang menggeneralisasi EO sebagai masalah utama justru mengaburkan kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang lebih mendasar. Ia memberi kesan bahwa dengan menghilangkan EO, masalah akan selesai. Padahal, tanpa perubahan pada sistem, pola yang sama akan tetap terjadi—hanya dengan pelaku yang berbeda.
Mungkin yang perlu kita lakukan bukan mencari siapa yang harus dihapus, tetapi apa yang harus diperbaiki. Bahwa event harus dirancang berbasis kebutuhan, bukan kalender anggaran. Bahwa pelaksana harus memahami konteks lokal, bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan. Bahwa keberhasilan harus diukur dari dampak, bukan hanya pelaksanaan.
Jadi, persoalan ini bukan tentang EO atau tidak EO. Ini tentang bagaimana sebuah sistem bekerja—dan apakah kita cukup jujur untuk melihatnya apa adanya.
Agung Bagus Mantra, yang dikenal juga sebagai Gus Mantra, adalah seorang produser musik, musisi, dan pegiat seni budaya terkemuka asal Bali. Ia merupakan pendiri Pregina Art & Showbiz, sebuah perusahaan manajemen seni, rekaman, dan event organizer yang berbasis di Sanur, Denpasar, Bali.
Inisiator Bali Blues Festival ini juga dikenal aktif menggerakkan industri kreatif serta pelestarian pelestarian budaya, seni sakral, dan mendukung pergerakan seniman untuk pemajuan kebudayaan di Bali.
Gus Mantra juga aktif menciptakan lagu dan memproduksi musik yang mengangkat spirit budaya Bali, salah satunya lagu berjudul “Taksu” sebagai ekspresi dari gairah jiwanya dalam menjaga “taksu” (energi/kharisma) budaya Bali .
