Ekosistem ekonomi kreatif Bali tengah memasuki babak baru. Sejumlah pelaku dan tokoh komunitas kreatif di Bali mulai mempersiapkan pembentukan sebuah lembaga payung yang diharapkan dapat mengonsolidasikan berbagai organisasi kreatif dan digital di Pulau Dewata.
Gagasan tersebut mengemuka dalam diskusi yang berlangsung di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bali pada awal tahun ini. Pertemuan yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali itu mempertemukan berbagai pelaku ekonomi kreatif dan tokoh komunitas kreatif untuk membahas kebutuhan membangun wadah bersama dari sisi swasta.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I Wayan Sumarajaya, dalam arahannya saat membuka diskusi di kantornya pada 2 Januari 2026, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kepentingan besar terhadap lahirnya organisasi tersebut.
“Dari perspektif birokrasi maupun dari sisi efektivitas pemajuan ekonomi kreatif di Bali, kami sangat berkepentingan terhadap terbentuknya lembaga seperti ini. Pemerintah pusat sudah menempatkan ekonomi kreatif sebagai sektor strategis, dan di daerah kita juga melihat aspirasi yang kuat dari para pelaku kreatif untuk memiliki wadah bersama,” ujar Sumarajaya.
Ia menilai keberadaan organisasi payung dari sisi pelaku industri akan membantu pemerintah dalam membangun komunikasi yang lebih efektif dengan ekosistem kreatif.
“Kalau pelaku ekonomi kreatif bisa terorganisasi dengan baik, tentu akan lebih mudah bagi pemerintah untuk membangun kolaborasi, merancang program, maupun merespons kebutuhan sektor ini secara lebih tepat,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, Prof. Made Artana mempresentasikan konsep awal organisasi yang sementara diberi nama Bali Creative Board (BCB). Setelah mendapat masukan dari para peserta diskusi konsep tersebut dituangkan dalam dua dokumen awal, yakni desain organisasi dan bahan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.
Menurut Made Artana, Bali membutuhkan satu wadah yang mampu menyatukan suara berbagai organisasi pelaku ekonomi kreatif dan digital yang selama ini berkembang secara terpisah.
“Ekosistem kreatif Bali sebenarnya sangat kaya, tetapi masih tersebar dalam banyak organisasi dan inisiatif. Kita membutuhkan satu rumah bersama yang dapat mengonsolidasikan suara sektor ini,” ujarnya.
Konsep Bali Creative Board dirancang sebagai organisasi payung swasta yang menghimpun organisasi-organisasi pelaku ekonomi kreatif dan digital di Bali. Lembaga ini diharapkan dapat menjadi kanal representasi kolektif sektor kreatif dalam berdialog dengan pemerintah, investor, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam arsitektur kelembagaan yang diusulkan, BCB akan berperan melengkapi struktur yang sudah ada. Perangkat daerah tetap menjalankan fungsi program dan layanan pemerintahan, sementara lembaga ekonomi kreatif daerah berperan dalam koordinasi kebijakan dan agenda strategis. Di sisi lain, BCB diharapkan menjadi representasi kolektif pelaku sektor dari sisi swasta.
Dengan posisi tersebut, BCB tidak dimaksudkan sebagai lembaga pemerintah maupun pengganti lembaga ekonomi kreatif yang sudah ada, melainkan sebagai counterpart strategis dari sisi industri dan komunitas kreatif.
Selain memperkuat posisi tawar sektor kreatif, organisasi ini juga diharapkan menjadi pintu masuk bagi berbagai peluang kolaborasi, investasi, serta kegiatan nasional dan internasional yang berkaitan dengan ekonomi kreatif di Bali.
Bali sendiri memiliki fondasi kuat untuk pengembangan sektor ini. Kekayaan adat, tradisi, budaya, serta keberadaan talenta kreatif dan pasar pariwisata dinilai dapat menjadi sumber nilai tambah bagi pengembangan ekonomi kreatif dan digital.
Melalui konsolidasi yang lebih kuat, sektor ini diharapkan dapat berkembang menjadi salah satu pilar penting ekonomi Bali, sekaligus membantu memperluas diversifikasi ekonomi daerah yang selama ini masih sangat bergantung pada sektor pariwisata.
Saat ini konsep organisasi tersebut masih bersifat awal dan terbuka untuk penyempurnaan. Nama organisasi, logo, serta beberapa aspek kelembagaan akan diputuskan bersama oleh para pelaku ekosistem kreatif yang terlibat.
Dalam waktu dekat, para penggagas akan mulai melakukan pendataan organisasi-organisasi ekonomi kreatif yang ada di Bali, baik pada tingkat subsektor maupun lintas subsektor. Setelah itu, akan dilakukan proses verifikasi kesiapan organisasi yang berminat bergabung dalam federasi tersebut.
Tahap berikutnya adalah penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai fondasi hukum organisasi. Jika proses ini berjalan sesuai rencana, Bali akan memiliki sebuah lembaga payung yang mampu mempertemukan berbagai kekuatan kreatif yang selama ini berkembang secara terpisah.
Bagi banyak pelaku industri kreatif di Bali, langkah ini dipandang sebagai momentum penting untuk memperkuat kolaborasi ekosistem sekaligus membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi kreatif di masa depan. [bekraf/rls]