Pernyataan Said Didu dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Witjaksono di iNews memicu polemik luas di kalangan pelaku industri kreatif. Dalam tayangan tersebut, Said Didu menyebut Event Organizer (EO) sebagai “ladang korupsi paling nyaman” dan mengklaim sektor ini telah memboroskan anggaran hingga Rp30 triliun. Ia bahkan menyatakan, “Tempat korupsi paling aman adalah EO. Saya menghimbau Presiden Prabowo Subianto. Itu semua harus dicabut.” Pernyataan ini dengan cepat menjadi viral dan menuai respons keras, terutama dari pelaku industri event yang menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan berbahaya.
Ketua DPW Gekrafs Bali, Ari SW, secara tegas menyayangkan sekaligus menolak pernyataan tersebut. Ia menilai generalisasi yang dilakukan tidak hanya keliru secara substansi, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sektor yang selama ini menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi kreatif. “Industri event bukan sekadar pelaksana acara. Di Bali, ia adalah penggerak pariwisata, ruang ekspresi budaya, sekaligus sumber penghidupan bagi banyak pekerja kreatif. Menyematkan stigma seperti itu justru kontraproduktif terhadap upaya kita membangun ekonomi kreatif yang sehat,” ujarnya.
Ari menegaskan bahwa jika memang terdapat potensi penyimpangan dalam kegiatan berbasis anggaran publik, maka persoalan tersebut harus dilihat pada aspek tata kelola, bukan pada profesi EO. “Masalahnya ada pada sistem pengadaan dan pengawasan, bukan pada EO sebagai pelaku. Solusinya adalah memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme audit, bukan menggeneralisasi dan menyudutkan satu sektor,” tegasnya.
Pandangan senada disampaikan oleh Agung Bagus Mantra, pelaku industri event dari Pregina Showbiz Bali yang berbasis di Denpasar. Ia menilai pernyataan Said Didu tidak memahami secara utuh peran EO dalam industri. “EO itu bukan hanya pelaksana teknis. Kami juga bekerja di level konsep dan ide, dan itu tidak murah. Kami mengatur semuanya, dari sound system, rigging, hingga pengalaman keseluruhan acara. Ini adalah jasa kreatif sekaligus jasa manajerial,” jelasnya.
Bagus Mantra bahkan menyebut, dalam praktiknya, pelaku EO kerap menghadapi tekanan biaya yang tidak selalu terlihat dari luar. “Sering justru kami harus menutup kekurangan demi menjaga kualitas dan reputasi. Kadang anggaran pemerintah hanya menutup sebagian, sisanya kami cari dari sponsor. Kalau ada kejadian tak terduga di lapangan, pembengkakan biaya itu kami tanggung. Jadi narasi bahwa EO hanya menghabiskan anggaran itu tidak adil,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika memang ada dugaan penyelewengan, maka yang dibutuhkan adalah pengawasan yang lebih kuat, bukan stigma. “Buat sistem pengawasan, audit, badan kontrol. Jangan digeneralisasi. Di Bali sendiri, pelaku EO sudah berhimpun dalam asosiasi seperti Backstagers dan forum pekerja event untuk menjaga standar profesional,” katanya.
Lebih jauh, Bagus Mantra mengingatkan bahwa tanpa peran EO, banyak kegiatan kreatif akan kehilangan kualitas dan daya tariknya. “Kalau semua dikerjakan tanpa profesional, kegiatan pemerintah yang seharusnya kreatif bisa jadi membosankan. Pemerintah seharusnya fokus pada regulasi dan evaluasi, sementara eksekusi kreatif dikerjakan oleh yang memang kompeten,” tambahnya.
Polemik ini juga memicu reaksi lebih luas dari pelaku industri kreatif di berbagai daerah. Sejumlah pekerja kreatif bahkan menantang Said Didu untuk melakukan debat terbuka guna membuktikan klaimnya. Mereka menilai tudingan tersebut tidak hanya lemah secara data, tetapi juga berpotensi merusak citra industri yang selama ini menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional.[]
