Sun. Nov 22nd, 2026

Sehari Usai Pidato Produser Para Perasuk, Fadli Zon Unggah Tanggapan soal Mei 1998

Ketika Para Perasuk menerima Piala Citra untuk Film Cerita Panjang Terbaik pada Jumat malam (20/11/2026), produser Siera Tamihardja menggunakan pidato kemenangannya untuk mengecam penyangkalan terhadap pemerkosaan dalam Tragedi Mei 1998. Di panggung Malam Anugerah Festival Film Indonesia (FFI) 2026, di hadapan Menteri Kebudayaan Fadli Zon, ia berbicara tentang kemampuan film menjaga ingatan dan menumbuhkan empati. (baca: Salam Tiga Jari dan Suara Kritis dari Podium Piala Citra FFI 2006)

Sehari kemudian, Sabtu (21/11/2026), Fadli mengunggah delapan salindia di akun Instagram @fadlizon. Ia memberi judul unggahan itu Mei 1998: Mengurai Sejarah dengan Akurasi dan Tanggung Jawab.

Fadli membuka penjelasannya dengan menyebut dampak kerusuhan menjelang jatuhnya Orde Baru, mulai dari korban jiwa dan kerugian harta benda hingga kekerasan seksual terhadap perempuan. Ia menyatakan bahwa kekerasan seksual harus dikecam dan korban berhak atas keadilan. “Para pelakunya harus ditelusuri dan dimintai pertanggungjawaban,” tulisnya dalam keterangan unggahan.

Setelah itu, ia mempersoalkan penggunaan istilah “perkosaan massal”. Dalam salindia ketiga, Fadli mengaitkan kata “massal” dengan tindakan yang terstruktur dan sistematis. Menurutnya, penggunaan istilah tersebut perlu didukung kesaksian, arsip, catatan investigasi, dan fakta hukum.

Pada salindia berikutnya, Fadli meminta agar klaim mengenai ciri pelaku ditelusuri. Ia juga menyinggung foto yang pernah diberitakan seolah-olah berasal dari Indonesia, tetapi dalam unggahannya disebut berasal dari Hong Kong dan Jepang. Ia kemudian merujuk pada penelusuran yang disebut dilakukan redaksi Tempo selama tiga bulan setelah kerusuhan. Menurut unggahan itu, penelusuran tersebut tidak memperoleh informasi sahih mengenai pemerkosaan massal.

Menjelang akhir unggahan, Fadli menyebut laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang mencatat 52 korban perkosaan. Ia menyinggung pertanyaan Hermawan Sulistyo mengenai dasar pendataan angka itu dan meminta agar data serta metode pendataan TGPF ditelaah secara utuh. Pada salindia terakhir, ia menyatakan bahwa sejarah harus ditulis secara independen dan akurat, berpihak kepada korban, serta terbuka terhadap pengujian publik.

Angka 52 yang disebut Fadli merupakan bagian dari sedikitnya 85 kasus kekerasan seksual yang dicatat TGPF dalam Kerusuhan 13–15 Mei 1998. Menurut Komnas Perempuan, sebagian besar korban kekerasan seksual adalah perempuan Tionghoa. Temuan TGPF disampaikan kepada Presiden B.J. Habibie dan menjadi dasar pengakuan resmi negara atas kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998.

Unggahan Menteri Fadli Zon ini mendapat ratusan tanggapan dari Netizen. Berikut ini beberapa tanggapan tersebut:

@ginasnoer
Kalau Bapak sebagai pemerintah merasa berhak menuntut KETELITIAN SEJARAH hingga ke diksinya, rakyat BERHAK menuntut KETELITIAN NEGARA dalam menindaklanjuti sejarah tragedi ini. Konkretnya aja apa deh, Pak? Stop bahas terminologi melulu, geser diskusi ke hal yg sering sekali gagal diberikan negara ini ke korban: AKUNTABILITAS. Negara jangan lebih sibuk sama diksi, daripada memperjuangkan keadilan korban.

@jipamuguhte
Mau ngapain lg sih? Negara telah menyusun laporan resmi melalui Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 yang dibentuk atas mandat resmi pemerintah pada Juli 1998. Temuan TGPF merupakan fakta resmi negara dan dokumen sah yang telah diverifikasi.

Mandat TGPF (1998), Dibentuk melalui Keputusan Bersama lima pejabat tinggi negara (Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, dan Jaksa Agung) tertanggal 23 Juli 1998, serta melibatkan unsur pemerintah, Komnas HAM, dan masyarakat sipil.

Dalam laporannya yang disampaikan pada November 1998, TGPF mencatat 85 kasus kekerasan seksual yang terverifikasi, terdiri dari 52 kasus perkosaan, 14 kasus perkosaan dengan penganiayaan seksual, 10 kasus penganiayaan seksual, dan 9 kasus pelecehan seksual. Temuan TGPF disampaikan kepada Presiden B.J. Habibie dan menjadi salah satu dasar pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 181 Tahun 1998.

@kisableng8
Bila menuntut bukti foto / video pemerkosaan atas peristiwa Mei 1998 itu tidak masuk akal; kesaksian penyintas & keluarga korban sudah cukup menjadi fakta sejarah yg sah tanpa perlu memperdebatkan istilah “massal”. Kini, rakyat pun merasa tidak aman akibat biaya hidup naik, defisit membengkak, hingga ormas & preman yg mengganggu investasi serta memungut parkir liar. Apakah keresahan nyata seperti ini masih perlu dibuktikan?

 

By Bekraf

Related Post

Redaktur Tamu