Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui penelitinya di bidang kebijakan publik, bersama PT Baliola Adi Maha Duta dan Indonesia Blockchain Society (IBS), melaksanakan sosialisasi hasil riset kebijakan kepada Kementerian Komunikasi Digital (KOMDIGI) melalui Direktorat AI dan Teknologi Terbaru. Agenda ini merupakan tindak lanjut dari riset BRIN terkait kesiapan penggunaan identitas digital di Indonesia serta pengembangan kerangka regulasi pemanfaatan AI dan blockchain dalam layanan publik.
Pertemuan tersebut dihadiri CEO PT Baliola Gede Anta, Chairman IBS Ery Punta, dan Executive IBS Tuhu Nugraha, bersama jajaran pejabat terkait di KOMDIGI. Diskusi berfokus pada arah kebijakan, tata kelola, serta kesiapan regulasi agar implementasi teknologi berjalan terukur, aman, dan berpihak pada kepentingan publik.
Pada acara tersebut ditegaskan bahwa blockchain memiliki potensi jauh lebih luas daripada sekadar aset kripto. Teknologi ini dipandang layak menjadi fondasi arsitektur digital nasional, dengan beragam fungsi. Salah satu fungsi utamanya adalah untuk membangun kepercayaan digital (digital trust) melalui sistem yang transparan dan dapat diverifikasi. Selain itu juga untuk mengurangi ketidakpercayaan publik terhadap sistem pemerintahan dengan mekanisme bukti yang bisa diaudit. Juga untuk memberikan perangkat kuat bagi pemerintah dalam menjaga integritas serta melindungi data nasional.
CEO Baliola, IGP Rahman Desyanta yang akrab disapa Gede Anta, menegaskan bahwa solusi identitas digital berbasis blockchain menjadi jawaban atas maraknya kasus kebocoran data di Indonesia. Ia memaparkan E.ID sebagai dompet identitas digital terdesentralisasi yang memungkinkan pengguna mengendalikan data pribadinya sendiri dengan aman.
“Pertanyaan mendasar setiap warga di dunia digital adalah: siapa saya, dan siapa yang menjamin itu? E.ID hadir untuk menjawab pertanyaan itu dengan cara yang aman, terpercaya, dan inklusif,” ujar Gede Anta.
E.ID didukung oleh jaringan IDCHAIN yang sesuai standar Decentralized Identifier (DID) W3C, serta dilengkapi fitur self-sovereign identity, verifiable credentials, dan audit trail yang tidak bisa dimanipulasi. Bahkan, untuk memperkuat tata kelola, Baliola bersama pemangku kepentingan terkait tengah menyiapkan model DAO (Decentralized Autonomous Organization) yang melibatkan pemerintah, komunitas, dan industri.
“DAO ini penting agar tata kelola IDCHAIN tidak hanya berpihak pada pemerintah atau korporasi, tetapi juga melibatkan masyarakat luas sebagai pemilik sah identitas digital mereka,” tambah Gede Anta.
Para pihak yang hadir sepakat bahwa sinergi riset, kebijakan, dan implementasi menjadi kunci. Sinkronisasi standar, interoperabilitas, privasi, serta akuntabilitas dipandang penting agar langkah-langkah ke depan dapat berjalan selaras dengan prioritas layanan publik dan kesiapan regulasi yang adaptif.
loKolaborasi BRIN, Baliola, dan IBS bersama KOMDIGI ini diharapkan menjadi pijakan strategis bagi Indonesia dalam mengadopsi blockchain dan AI sebagai bagian integral dari transformasi digital nasional.[]